Atmosfir Seni dan Politik Pada Sekitar Era Gerakan Seni Rupa Baru

Atmosfir Seni dan Politik

Pada Sekitar Era

Gerakan Seni Rupa Baru

Agus Dermawan T.

1

Tiga Ksatria Sakti

Menggerakkan Seni Yogyakarta

Pada  tahun 1970-an ada  “Tiga Ksatria Sakti” seni rupa yang harus diingat. Mereka adalah dosen-dosen unggulan di Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia “Asri” jurusan seni lukis, yang kini menjadi Fakultas Seni Rupa ISI (Institut Seni Indonesia) Yogyakarta. Ketiga ksatria itu kini sudah meninggal dunia.

Ksatria pertama adalah Fadjar Sidik. Ia adalah pelukis, penganjur dan sekaligus kritikus yang paling berwibawa bagi para pelukis muda di Asri kala itu. Sebagai kepala jurusan seni lukis ia tak henti-hentinya menganjurkan kepada  anak didiknya untuk selalu konseptual dalam mencipta. Menyarankan setiap seniman untuk selalu menawarkan inovasi, dan memperkenalkan semua itu ke dalam masyarakat.

Namun di balik anjuran yang mengangkat keberanian itu tersimpan kekejaman yang cukup menakutkan. Fadjar Sidik adalah guru yang selalu memegang pisau eksekusi dalam melihat setiap hasil karya anak didiknya. Yang buruk tak akan dilihatnya. Atau dengan sinikal ia berkata, “Wah iki. Elek wae durung!” (Wah ini. Jelek saja belum!). Pelukis muda itu tentu saja segera ambruk, dan melorot mentalnya. Galake kaya babon ngarak (Kejamnya seperti induk ayam beranak), kata sejumlah pelukis ketika ngrasani Fadjar Sidik. Mereka tak sadar bahwa mentalnya sedang digembleng.

Namun beberapa jam setelah itu, dengan sepeda motornya Fadjar Sidik mengunjungi studio muridnya tadi. Ia melakukan diskusi santai dan sabar dengan si anak muda. Perkataannya sengaja diberi lobang untuk memancing didebat. Endingnya selalu memunculkan dalil-dalil seni baru, pikiran-pikiran baru, cerita-cerita seni baru.

Dari minggu ke minggu selama bertahun-tahun Fadjar Sidik terus mengeksekusi dan membangkitkan kembali ruh-ruh seni rupa anak-anak muda.  Mereka yang sudah matang dalam berkarya ditantang membuat grup-grup kecil, dan dihantar untuk melangsungkan pameran di berbagai kota. Maka Kelompok Lima Pelukis Muda (Bonyong Munni Ardhi, F.X.Harsono, Hardi. Siti Adiyati dan Nanik Mirna) menggelar karyanya di gedung Lembaga Indonesia Amerika, selama 4 hari di bulan Agustus 1973. Grup Pelukis Muda (Suatmadji, Agustinus Sumargo, Suharno M, Siti Zainon Ismail (mahasiswi dari Malaysia), Agus Dermawan T) berpameran di pendopo Keraton Solo, tahun 1974, dibuka oleh Gendon Humardani, dan diisi diskusi dengan pembicara Bambang Bujono.

Stimulasi Fadjar Sidik ini didukung ksatria kedua, Drs.Sudarmaji, guru kritik seni di Asri. Uniknya, jika  Fadjar Sidik yang berpredikat artium liberalium magister (biangnya seni-seni bebas)  keras membedah dan menyeleksi karya-karya muridnya sebelum dipamerkan di luar kampus, Sudarmaji yang kritikus justru sebaliknya. Dosen yang juga penulis ini malah mengatakan, “Jangan berpikir karyamu sudah bagus apa belum. Namun pertanyakan, kenapa engkau tak berani melangkah ke luar kampus, masuk ke tengah masyarakat.” Teori-teori kritik seni yang ia kuliahkan dengan bagus seolah diminta untuk dibuang. Dan ia pun berseru, “Tualangkan kesenianmu, seperti kaum hippies jauh meninggalkan rumah”. 1)

Ia menyarankan agar para pelukis untuk selalu bertukar pikiran dengan sastrawan, penyair, filsuf, sosiolog, teolog, antropolog dan siapapun. Dari sini lantas muncullah komunitas “kampus malam” di depan Gedung Senisoso, ujung Selatan Malioboro. Di tepian jalan itu, setiap malam, para pelukis muda nampak mengeja pengetahuannya bersama Umbu Landu Paranggi, Emha Ainun Najib, Linus Suryadi. Yudhistira ANM Massardi, yang dikenal sebagai “kelompok sastra Malioboro”. Dengan Ashadi Siregar, Umar Kayam, Halim HD dan sebagainya, para cendekiawan dari “kelompok Bulaksumur”, sebutan untuk Universitas Gajah Mada. Juga dengan Romo Dick Hartoko, Romo JB Mangunwijaya, yang dikenal sebagai teolog dan ahli filsafat. (Baca : Api Umbu dan Gerakan 1970).

 

Dilema dan kemapanan Widayat

Dari sini maka muncullah dilema dalam diri para perupa muda kala itu. Berani keluar dengan kematangan, atau berani mencari kematangan di luar. Namun alam pikiran komunitas segera mengaduk dua spirit itu menjadi satu. Sehingga menghasilkan semboyan : “Sing kroso dadi, kudu wani” (Yang merasa jadi, harus berani).

Sungguh, semangat ini memicu para perupa Yogyakarta untuk berani tampil dengan berangasan dan apa adanya. Yang penting, percaya diri. Tahun 1974, belasan pelukis muda membuat pameran “seni bebas” di kampus, dengan memajang lipatan kertas sampai celana dalam perempuan. Di ujung tahun itu pula FX.Harsono dan kawan-kawan ikut menandatangani pernyataan “Desember Hitam” untuk mengeritik keputusan Biennale Seni Lukis Jakarta. Tahun 1975 sejumlah pelukis muda menyelenggarakan pameran “Nusantara! Nusantara!” di Karta Pustaka, Yogyakarta. Bahkan setelah Sudarmaji dikeluarkan dari Asri, dampak provokasi itu masih bergema. Tahun 1976 Budi Sulistyo dan Tulus Warsito menggelar “Esensialisme Pop Art” di Gedung seni Sono. Tahun 1977 Gendut Riyanto, Dede Eri Supria, Ronald Manulang, Redha Sorana dan kawan-kawan menggelar “Seni Kepribadian Apa” di gedung yang sama. Sebuah pameran yang akhirnya ditutup polisi. (Baca : Mata-mata Seni Rupa Pak Harto)  

Ksatria ke 3 adalah Widayat. Ia adalah pelukis yang sudah established sejak awal. Widayat selalu mengajar kematangan dalam berkarya, dan selalu menganjurkan hadirnya jati diri dalam setiap ciptaan. Ia senantiasa menyarankan agar sikap inovatif dan berangasan dalam seni harus dilandasai kesadaran kemampuan untuk tampil 100% jadi. Ia sering mengatakan bahwa perupa akan diingat sejarah dari karya-karya yang dikenang oleh zaman kini dan seterusnya. Ini tentu sejalan dengan dengan yang dikatakan pemikir Amerika James Gibbons Huneker,  “Kesenian besar adalah seni yang ditahan oleh keabadian.”

Widayat termasuk guru yang kejam dalam menilai seni. Ia berpendapat bahwa seni itu “perjalanan ke dalam diri”, bukan “petualangan ke luar diri”. Oleh karena itu, untuk memperjauh perjalanan ke dalam diri, seorang perupa harus banyak-banyak mencipta karya. Produktifitas akan lebih memperkenalkan nilai kesenimanan diri sendiri kepada dirinya sendiri yang manusia.

Fadjar Sidik yang mengajarkan tampil flamboyan, Sudarmaji yang menganjurkan tampil heroik dan militan, dan Widayat yang mencontohkan pencarian ke dalam diri lewat produktivitas berkarya, menjadi tiga tonggak semangat dan pergerakan para perupa, terutama pelukis muda era tahun 1970-an.

Namun sejarah kadang sengaja membuat skenario berbeda. Pada tengah tahun 1970-an, di luar wilayah kewibawaan “Tiga Ksatria Sakti”, tiba-tiba muncul kekuasaan lain. Dan itu adalah politik. Sudah diketahui umum, kekuasaan politik memiliki power yang berlebih di dunia modern. Untuk itu, sebuah peristiwa yang menjadi aksen tahun 1970-an menarik bila diungkap.

 

Spirit Yogya dan Desember Hitam             

Situasi meriah seni rupa Indonesia masa kini diberangkatkan dari sejulur sejarah yang panjang, riuh, berliku dan tidak jarang menyisakan awan kelabu. Semua pergolakan tersebut biasanya ditolakkan dari semangat untuk membuat perubahan, dari yang lama menuju yang baru, dari yang dianggap kuno menuju yang modern atau kontemporer. Lalu, yang dianggap statis digempur oleh yang merasa dinamis. Spirit untuk membuat perubahan ini tentu saja ada hubungannya dengan perjuangan sekelompok orang yang sedang merebut hak hidupnya, yang dalam konteks ini “hak keseniannya”. Karena memang seperti itulah yang diajarkan sejak dahulu kala oleh pemikir dan penyair Roma, Ovid (43 – 18 SM) :  “Bila tak ingin punah, berubahlah”.

Itu sebabnya pada tahun 1974, bulan Desember, seniman-seniman yang menginginkan perubahan memunculkan Pernyataan Desember Hitam. Pernyataan tersebut isinya menentang keras pernyataan (kemapanan) juri Biennale Seni Lukis Indonesia, yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 18 – 31 Desember 1974. Juri kompetisi itu (Affandi, Kusnadi, Umar Kayam, Fadjar Sidik, Sudjoko, Alex Papadimitrou, Popo Iskandar) memilih karya-karya Widajat, Abas Alibasyah, Irsam, Aming Prayitno dan A.D.Pirous sebagai lukisan-lukisan terbaik.

Pernyataan dewan juri tersebut secara tersurat (di antaranya) menegaskan perlunya junjungan terhadap “…cara-cara dan kecenderungan-kecenderungan melukis yang sudah lama dikenal”. Dan kelanjutan dari upaya junjungan atas “yang sudah lama dikenal” itu ialah pengangkatan unsur-unsur seni rupa yang berangkat dari tradisionalisme Indonesia. Dan tradisionalisme Indonesia tak lain adalah dekoratifisme Indonesia. Itu sebabnya lukisan-lukisan yang dimenangkan dalam kompetisi biennale itu adalah yang dekoratif.

Pernyataan Desember Hitam yang “marah” tersebut di antaranya berbunyi begini : “……untuk perkembangan yang menjamin kelangsungan kebudayaan kita, para pelukis terpanggil untuk memberikan kearahan rohani yang berpangkal pada nilai-nilai kemanusiaan dan berorientasi pada kenyataan hidup sosial, budaya, politik dan ekonomi”. Dengan kata lain, para seniman muda penandatangan Pernyataan Desember Hitam menolak pemikiran para juri yang hanya ingin mengangkat unsur-unsur seni lama sebagai roh seni yang diciptakan pada masa kini.

Pernyataan penyampaian protes itu disertai dengan happening art sarkastik : menghaturkan krans berteks “Ikut berdukacita atas matinya seni  lukis Indonesia”. Krans atau karangan bunga itu disampaikan di panggung Teater Arena TIM, tempat penerimaan hadiah para pemenang biennale. Atas kejadian yang menghebohkan ini STSRI (Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia) “Asri” Yogyakarta mengenakan hukuman skorsing tanpa batas waktu kepada sejumlah mahasiswa yang menandatangani Pernyataan Desember Hitam itu. Maka FX.Harsono, B.Munni Ardhi, Ris Purwana, Hardi dan Siti Adiyati segera tersandung batu akademi.

 

Keramaian pameran Nusantara                                                            

Perjuangan untuk membebaskan seni rupa Indonesia dari kungkungan tradisionalisme juga dilakukan oleh para perupa di luar kelompok Desember Hitam.  Salah satunya lewat pameran Nusantara! Nusantara! yang berlangsung di gedung pusat kebudayaan Belanda, Karta Pustaka, Yogyakarta. Pameran ini berlangsung pada 24-29 Maret 1975. 2) Bertindak sebagai sponsor, konsultan, pendorong bahkan peresmi pameran adalah budayawan dan filsuf Pater Dick Hartoko.

Pameran Nusantara! Nusantara! ini diikuti oleh Suatmadji, Agustinus Sumargo, Sudarisman, Wardoyo Sugianto, Samikun, I Gusti Bagus Wijaya, Nisan Kristiyanto dan saya sendiri, Agus Dermawan T, yang semuanya mahasiswa Sekolah Tinggi Seni Rupa “Asri”, jurusan seni lukis.

Tujuan pameran adalah untuk mengantisipasi gejala pemaksaan politik “kebudayaan nasional bertradisi Nusantara” yang sudah mulai diwacanakan pemerintah atau oleh perangkat institusi pemerintah kala itu. Seperti diam-diam sudah dilakukan oleh dewan juri Biennale Seni Lukis Indonesia di atas. Para peserta pameran Nusantara! Nusantara! menghendaki kekebasan mencipta sepenuhnya, menghendaki dunia kreasi yang tidak diganggu rambu-rambu budaya yang sempit. Meski tidak berarti para peserta pameran menolak begitu saja desain besar pemerintah tersebut. Karena para pelukis muda di atas, adalah pengagum seni klasik dan tradisional Indonesia. Termasuk saya, tentunya.

Karya-karya yang dipamerkan semuanya bergaya dekoratif. Pilihan gaya karya ini, selain untuk medium sinisme dan satirisme, juga untuk menunjukkan kemampuan semua peserta dalam mengolah unsur-unsur seni rupa tradisional dalam lukisan dekoratif. Dan isi karya yang disampaikan sebagian bernada menyindir. Lukisan Sudarisman yang berjudul Buku Pintar, misalnya, menggambarkan tangan pelukis yang terpaksa bekerja berdasarkan buku panduan seni tradisional. Dalam Berlibur di Alam Bunga Desember Suatmadji melukiskan dua “pacar”nya tersesat di hutan dekoratif ala pemenang biennale Desember itu. Saya sendiri melukiskan kumpulan rumah siput, rumah keong atau cangkang. Rumah siput ialah lambang keindahan yang berhenti berjalan, karena penghuni rumah sudah pergi atau mati.

Selama malam pembukaan pameran yang meriah dan penuh senyum, lagu Indonesia Pusaka suara Sam Saimun dengan iringan piano Mus Mualim (dari kaset milik Suatmadji) terus berputar. Syahdu, tapi karikatural dan lucu.

Pameran ini disertai brosur tipis yang berisi tulisan pengantar kuratorial, disertai biografi pendek para senimannya. Tulisan sengaja diformulasikan secara provokatif, sarkastik, ugal-ugalan, sebagai perlambang dari “produk peradaban kasar, keras dan militeristik” yang berlangsung waktu itu. Ya, mirip-miriplah dengan sikap karya seni kaum Dada yang memposisikan diri sebagai anak peradaban Eropa yang ambruk akibat Perang Dunia I.

Pengantar itu di antaranya berbunyi begini :

Nusantara! Sebentuk rahim yang pernah melahirkan budaya adiluhung. Ini tidak dapat dipungkiri. Begitu pula kata kodrat, Nusantara adalah ibu sekian juta bayi manusia pencipta budaya yang terus beranak cucu. Dan tentu saja yang terakhir ini, pada tataran masa, akan melahirkan wawasan baru dari kepalanya. Pandangan baru dari matanya, yang lantas menjenuh dan mengkristal dan berperan dalam satu lingkup, membentuk jiwa yang baru lagi.                    

Dari jiwa baru itulah kami merasa di”ada”kan, dan dari situ pula tersulut semangat kami sebagai orang yang harus sampai pada tingkat berbudaya. Yang alhasil ternyata kesenian kami pakai sebagai kereta serta seni lukis sebagai rodanya! Sekarang kami tak bisa menolak kenyataan, jikalau roda kereta nenggelinding masuk ke sebuah kerajaan yang bernama teknologi, industri…dengan polusi, peperangan, bencana sebagai bagiannya. Inilah raut kebudayaan baru di mata kami, yang selalu berproses dan bergerak bagai arus. Itu pula tantangan-tantangan yang datang kepada kami terus menerus.”

Lalu mengenai lukisan-lukisan dekoratif yang digelarkan tersebut pengantar pameran menegaskan maksudnya. Demikian :                   

“Inilah lukisan-lukisan Nusantara kita, dan kamilah pelukis-pelukis pribumi yang akan dapat bintang ‘Patriot Budaya Tanah Air’, kami penina-bobo tradisi. Namun sekaligus kamilah pengecut yang disetir ketumpulan otak dalam menanggapi arti tradisi yang ditindas slogan-slogan picisan yang menjagal kreativitas sendiri. Kami pembantai seni dan kamilah pengulang masa lalu…Lantas lengkaplah kami untuk Saudara gelari : germo-germo yang melacurkan tradisi.                   

Barangkali itulah kesalahan pemikiran dunia seni lukis kita kini : kreativitas telah dikebiri oleh anjuran-anjuran yang keliru, dan dicorongkan justru lewat mulut besar pengaruh dalam bidang ini. Sementara kita cuma menerima dengan modal kedunguan. Namun apa boleh buat kalau yang tak dungu tak dapat tempat?!”.

 

Respon Politis

Pameran yang berhasrat demokratis ini ternyata mendapat respon gawat. Oleh beberapa dosen pameran ini dianggap bentuk dari infiltrasi kebudayaan asing, karena disponsori oleh lembaga milik Belanda. Anehnya, dosen lain mencurigai pameran itu sebagai bahaya latent dari oknum-oknum komunis. Bahkan dihembuskan kabar bahwa kasus ini, sekalian kasus Desember Hitam, telah masuk dalam pembahasan Pangkowilhan (Panglima Komando Wilayah Pertahanan) IV Jawa- Madura, Letjen Widodo. Karena itu para pesertanya ditakut-takuti atau diancam hukuman berat. Mungkin akademis, mungkin politis. Namun pihak akademi memberikan solusi : apabila ingin bebas dari hukuman, para peserta pameran diminta untuk membuat surat pernyataan “maaf” kepada perguruan tinggi.

Maka alhasil,7 peserta pameran itu terpaksa menyampaikan pernyataan maaf  kepada rektor, yang notabene sekretaris Direktur Jenderal Kebudayaan. 3). Saya, yang menulis pengantar pameran itu (dengan isi yang tentu sudah ramai dirembuk bersama), menolak untuk minta maaf, dan menyatakan siap bertanggungjawab. Penolakan ini menghadirkan ekses berat : fitnah-fitnah politik lewat grafiti di kampus. 4) Dan semua itu dipuncaki dengan keluarnya surat keputusan no. 260/D/75 yang menyatakan pembekuan semua aktivitas saya di perguruan tinggi. 5). Berangkai-rangkai dengan peristiwa tersebut, dosen Sudarso Sp, MA, Drs.Sudarmaji dan Drs.Budiani juga dikeluarkan dari STSRI “Asri”. 6)

Heboh pameran Nusantara! Nusantara! hanyalah noktah kecil dari sejarah seni rupa Indonesia. Namun peristiwa ini mendapat liputan cukup luas di media massa, di antaranya dari Kompas, Sinar Harapan, Kedaulatan Rakyat, Horison, TEMPO, Forum, Gelora Mahasiswa dan lain-lain. Di sini publik disadarkan betapa sesungguhnya pemikiran kesenian, sekecil apa pun, bisa dibesar-besarkan oleh politik. Sebaliknya, pemikiran kesenian sebesar apa pun, bisa dikerdilkan oleh politik.

Dalam mingguan Tribun (3 April 1975) penyair Rendra mengatakan bahwa “tindakan otoriter yang terjadi di Asri adalah cermin dari penguasanya. Dan hal itu kalau dibiarkan akan terus terjadi.” Sementara penyair dan psikolog Darmanto Jatman menulis bahwa sikap otoriter itu merupakan “kultur baru” yang segera melahirkan kekejian, ketakutan, distorsi mental dan moral di kalangan seniman.

Sampai di sini tergambar jelas, politik dalam kadar sekecil apapun mampu “melumpuhkan” semangat “Tiga Kesatria Sakti” segesit dan sebesar apapun. ***                                                     

 

Catatan kaki :  

1) Sikap Drs. Sudarmaji ini diperlihatkan lewat pembelaannya atas Pameran Seni Rupa Baru 1975, yang dimuat secara beruntut di koran Kedaulatan Rakyat edisi September-Oktober 1975, dalam rangkaian polemik dengan kritikus Kusnadi.

2) Dengan begitu catatan perupa FX Harsono di Kompas Minggu, 9 Januari 2005, dalam artikel 30 Tahun “Pernyataan Desember Hitam” keliru. Dalam artikel itu tertulis, “Setelah GSRB (Gerakan Seni Rupa Baru, adt) dicatat oleh Asikin (Hasan, adt) – dalam skripsinya yang berjudul Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia, 1992, ITB – terdapat beberapa kegiatan di Bandung dan Yogya yang terinspirasi oleh GSRB dari tahun 1977 hingga tahun 1990-an. Di antaranya (….) pameran “Nusantara-Nusantara” oleh Agus Dermawan dan kawan-kawan”. Tegasnya : pameran lukisan Nusantara! Nusantara! berlangsung 4 bulan sebelum kehadiran GSRB pertama pada Agustus 1975, atau beberapa tahun sebelum GSRB 1977.

3) Sekitar 10 tahun sejak pemberantasan kaum komunis 1966, bangsa Indonesia masih trauma dengan politisasi segala hal, termasuk seni rupa. Karena perupa yang sudah dituduh bermain di wilayah politik, paling gampang disingkirkan, bahkan ditahan.

4). Bahkan di sebuah pintu kamar mandi tertulis grafiti : “Pecat Agus DT komunis Cina!” Banyak yang mempertanyakan, dari mana datangnya tuduhan “komunis” itu, dan dari siapa asal sebutan rasis “Cina” itu.

5) Kasus “pemecatan” ini menarik perhatian sejumlah budayawan. Sehingga saya dianjurkan oleh penyair Emha Ainun Najib dan sosiolog.novelis Ashadi Siregar. pelukis untuk lari ke Jakarta, membantu penerbitan majalah Obor, di jalan Gondangdia. Namun bakal majalah yang dipimpin aktivis Aini Chalid dan sastrawan Bur Rasuanto ini dibredel sebelum terbit oleh pemerintahan Orde Baru. Sementara kepergian saya ke Jakarta diantar (sampai Jakarta) oleh pelukis Dede Eri Supria dan Ronald Manulang). Perupa Nanik Mirna bahkan menggubah karya pembelaan berjudul “Wanted”, yang wujudnya berupa kotak berjeruji penjara, dengan di dalamnya terdapat foto diri saya yang terbelenggu, namun tetap tertawa dan terus berkata-kata. Karya ini muncul dalam Pameran Seni Rupa Baru di Jakarta,

6). Tak lama setelah itu Sudarso Sp, MA diangkat menjadi Atase Kebudayaan di Belanda. Sudarmaji menjadi Kepala Balai Seni Rupa Fatahillah, Jakarta. Budiani menjadi Direktur Museum Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Saya juga ke Jakarta, dan luntang lantung dalam tempo beberapa lama.

 

2

Api Umbu Landu Paranggi

dan Gerakan 1970           

Apabila PSK atau Persada Studi Klub masih hidup, klub sastrawan itu akan berusia 45 tahun. Karena pada medio Maret 1968 klub tersebut mulai dibentuk lewat rubrik sastra di mingguan Pelopor Yogya. Sebuah koran amat sederhana, yang terkategori jelek cetakannya. PSK ini dikomandani Umbu Landu Paranggi, penyair karakteristik kelahiran Waikabubak, Sumba Barat, yang pada 2013 genap berusia 70 tahun.

Apabila lembar-lembar sejarah PSK dicermati, ternyata klub sastra itu tidak cuma menggerakkan gairah para pencipta puisi dan prosa saja, tetapi juga memotivasi para pemikir serta aktifis sosial dan budaya yang “laten revolusioner” pada tengah tahun 1970-an.

Lewat rubrik sastra itu Umbu memang tak henti memupuk keberanian anak-anak muda untuk bicara lewat medium tulisan, apa pun bentuknya. “Segala yang kau pikirkan, percuma apabila tak kau tuliskan!” katanya memprovokasi di depan gedung Senisono. Tepatnya di sehampar trotoar yang letaknya di persimpangan Kantor Pos Besar Yogyakarta, sebelah selatan Malioboro. Satu wahana informal yang jadi pusat pertemuan fisik dan pikiran anak-anak muda setiap malamnya.

Bagi yang sadar situasi budaya, yang lantas bertaut dengan sosial dan politik, kalimat Umbu itu seperti ajakan untuk bersikap dan berbuat dengan disertai kematangan pikiran, yang telah dilatih lewat dunia penulisan. Tujuannya agar anak-anak muda siap menghadapi pemerintah Orde Baru, yang pada menjelang paruh pertama dekade 1970 dirasa mulai represif . Lewat PSK Umbu seperti mengatakan bahwa orang yang berpikir tak mudah tersingkir.

 

Universitas Malioboro

Bertahun-tahun sastra jalanan ala Umbu hidup dan menyala. Dan ia selalu melontar topik untuk dipikirkan dan didiskusikan. Pada suatu kali lewat rubrik PSK ia menegaskan perkataan pujangga Rainer Maria Rilke. “Janganlah engkau menulis puisi cinta yang cengeng pada langkah permulaan. Berpalinglah kepada tema kehidupan sehari-hari yang keras dan terus melintas.” Saya tak menduga, topik Rilke yang dilontarkan Umbu itu jadi perbincangan berhari-hari di trotoar Senisono, juga di sepanjang koridor Malioboro. Dan kalimat “berpalinglah  kepada tema kehidupan yang keras” berkembang menjadi wacana : bagaimana cara melawan segala sesuatu yang menjurus ke tiran.

Pada kesempatan lain penyair Ragil Suwarna Pragolapati menyampaikan kabar bahwa Umbu menolak isi esei Why the novel matters tulisan D.H. Lawrence, yang menyatakan bahwa novelis lebih tinggi kedudukannya ketimbang penyair. Lalu tak kurang dari seminggu forum diskusi trotoar memperdalam persoalan itu. Penyair dan novelis pun merasa dirinya satu.

Ratusan topik kesenian, kebudayaan sosial dan bahkan politik dipercakapkan di sana. Dari yang ilmiah, ngilmiah, ringan, berat sampai yang banal. Nama Rivai Apin, WS Rendra, Dickinson, Andy Warhol, Herman Hesse, Robert Frost, Herbert Marcuse sampai Ronggowarsito muncul di ujung Malioboro.

Pada awalnya yang berkumpul di situ tentu sastrawan kerabat PSK. Kemudian diimbuh para mahasiswa STSRI (Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia) “Asri” yang gemar diskusi. Selanjutnya muncul anak-anak muda anggota teater di sekitar Yogya. Pada waktu berikutnya bergabung mahasiswa serta dosen dari fakultas sastra, sejarah, sosial-politik serta filsafat Universitas Gajah Mada – Bulaksumur. Sampai di sini niat Umbu mempertemukan sastrawan dengan perupa, filsuf, sosiolog, politikus, sampai antropolog nampak tercapai. Dan dari sinilah kemudian muncul istilah “Universitas Malioboro” atau poros “Bulaksumur-Malioboro”, yang di kemudian hari diangkat jadi judul kumpulan puisi.

Jika dedengkot PSK Emha Ainun Najib mengungkap ada jalur Umbu yang menyusur Tugu sampai Kraton (Utara-Selatan), maka tak boleh dilupakan jalur Gampingan sampai Bulaksumur (Barat -Timur), yang bersumbu di ujung Malioboro. Jalur ini adalah turunan dari kegilaan Umbu, yang lantas menerbitkan nama Yudhistira ANM Massardi, Halim HD, Ebiet G.Ade, Linus Suryadi AG, Landung R.Simatupang dan puluhan nama penting lainnya.

 

Dimata-matai                          

Pada akhir Maret 1975, sebagai mahasiswa STSRI “Asri” saya dan delapan teman mengadakan pameran “Nusantara! Nusantara!” di gedung Karta Pustaka, Pusat Kebudayaan Belanda, Yogyakarta. Sebuah pameran parodi seni rupa, yang isinya berempati kepada sejumlah mahasiswa STSRI “Asri” yang diskors dari kampus. Syahdan para mahasiswa itu dihukum lantaran melakukan gerakan “Desember Hitam” yang antipemaksaan konsep kebudayaan nasional di Jakarta. Pameran “Nusantara! Nusantara!” dibuka oleh Pater Dick Hartoko, seorang rohaniwan dan budayawan, pemimpin redaksi majalah Basis.  

Beberapa hari setelah pameran dibuka keributan terjadi. Aparat Orde Baru menuduh pameran itu embrio subversi kebudayaan. Terhembus kabar bahwa kasus ini, sekalian kasus Desember Hitam, telah masuk dalam pembahasan Panglima Komando Wilayah Pertahanan IV Jawa-Madura, Letjen Widodo. Para dosen STSRI “Asri” ditekan untuk menindak para peserta pameran. Dan saya selaku juru bicara pameran tidak boleh masuk kampus dalam tempo tiada berbatas.

Saya pun datang ke Pater Dick untuk minta pertolongan. Dengan kawatir Pater Dick mengatakan bahwa saya telah dicatat sebagai bagian dari “Universitas Malioboro”, komunitas pemikir muda yang sudah lama dimata-matai aparat keamanan demi stabilitas politik. “Ini tanda-tanda zaman”, katanya. Apa yang dikatakannya benar. Beberapa minggu kemudian Emha Ainun Najib dan novelis-sosiolog Ashadi Siregar menyarankan agar saya segera lari, bila tidak ingin ditangkap tentara. Mereka menganjurkan saya ke Jakarta, untuk menyelinap di majalah Obor. Sebuah majalah yang ternyata dibatalkan penerbitannya oleh Menteri Penerangan, lantaran di dalamnya ada nama Aini Chalid, salah seorang penggerak Malari (Malapetaka limabelas Januari) 1975.

Saya pun menggelandang di Jakarta sambil mengingat Umbu Landu Paranggi, “Presiden Malioboro” yang menginspirasi siapa saja untuk terus berpikir dan bertindak berani. Sementara Umbu sendiri diam-diam pulang ke kampungnya, lalu pindah ke Bali, setelah PSK dipopulerkan pemerintah sebagai singkatan dari Pekerja Seks Komersial…..***

3

Mata-Mata Seni Rupa

Pak Harto

Sebagai pemimpin negara yang amat berkuasa, Pak Harto tidak cuma pernah jadi lakon yang menawarkan ketegangan dalam panggung sosial politik di Indonesia. Namun juga mampu meluruhkan mental para pemain yang berkubang di pentas seni rupa. Alkisah pada 1977 di Galeri Senisono Yogyakarta, dalam pameran “Kepribadian Apa”, muncul lukisan Ronald Manulang yang menggambarkan state portrait Pak Harto. Lukisan itu oleh Ronald sengaja tidak diselesaikan, sehingga ada bagian-bagian yang masih kosong. Dan lukisan itu pun diberi judul, Presiden Yang Tak Pernah Selesai. Beberapa hari setelah pembukaan pameran Ronald diinterogasi polisi.

“Presiden yang tak pernah selesai, apa maksudnya?” tanya polisi. “

Oo itu artinya lukisan saya tentang seorang presiden tak kunjung selesai juga. Susah sekali menuntaskannya,” kata Ronald santai.

“Bohong. Saya curiga Saudara memprovokasi masyarakat untuk mendongkel kekuasaan Kepala Negara,” kata polisi lagi.

Ronald Manulang terbelalak. Dan sejarah seni rupa tahu, pameran itu ditutup polisi sebelum jadwal berakhir.

Waktu bergulung berbelas tahun, sampai akhirnya ada seseorang menyampaikan peristiwa di atas kepada orang-dekat Pak Harto. Atas berita tersebut orang-dekat itu segera tertawa.

“Mustahil Pak Harto bisa takut sama lukisan. Lha wong beliau ngerti seni rupa saja kagak” katanya.

Benarkah Pak Harto tidak memahami seni rupa? Sejumlah cerita nyata berusaha untuk menegaskannya.

Utang seni Pak Harto                    

Pak Harto konon bukan apresiator seni rupa, bahkan seni rupa yang kasat mata sekalipun. Namun sesekali ia ingin mengoleksi karya lukisan sebingkai atau dua bingkai. Dengan pemahaman yang jujur, untuk merayakan perkawinannya yang ke 40 pada 26 Desember 1987, ia memesan lukisan sekelompok burung merpati putih kepada Basoeki Abdullah. Sebuah lukisan yang akhirnya jadi elemen dekorasi paling populer di Cendana pada 1990-an, lantaran sering disorot kamera televisi.

Di sini Pak Harto menganggap bahwa setiap benda yang dibeli adalah seratus persen hak milik. Sehingga ia merasa boleh melakukan apapun atas dan di atas lukisan itu. Ia melupakan bahwa atas lukisan sesungguhnya ia hanya mengantungi “hak guna pakai”, meski tanpa batas waktu. Maka Pak Harto lantas dengan ringan menyuruh anak-mantu-cucu untuk mengimbuhkan tandatangannya di setiap sisi puluhan merpati itu, dengan spidol berwarna emas.

Melihat karyanya divandalisasi, Basoeki gusar setengah mati. Pak Harto nampak memahami kemarahan sang pelukis, dan sang Presiden pun merasa berhutang. Menyedihkan, hutang itu baru terlunasi ketika Basoeki Abdullah wafat pada November 1993. Pada momentum ini Pak Harto, lewat upaya puterinya Siti Hediati atau Mbak Titiek, meminjami pesawat Pelita Air Service PK-PKJ Lengguru untuk membawa jenasah Basoeki dari Jakarta ke Yogyakarta, sebelum dimakamkan di desa Mlati.

Pak Harto dan seni rupa sungguh nampak seperti dua dunia yang nyaris tidak ketemu. Latarbelakang dan minat hidupnya jelas menegaskan itu. Ia adalah anak ulu-ulu (juru air) lulusan SMP Muhammadiyah yang gemar bermain plinteng (ketapel dengan peluru batu). Dunia plinteng memlinteng ini menuntunnya masuk ke sekolah militer di Gombong 1940. Dan pada zaman Jepang ia jadi sukarelawan Pasukan Kepolisian atau Keibuko.

Bila pada zaman ini Bung Karno dan ratusan seniman Indonesia ramai terlibat dalam Keimin Bunka Sidhoso (lembaga kesenian milik Jepang), Pak Harto tidak bersentuhan dengan lembaga itu. Bahkan jagad militer terus melingkupi hidupnya, dan menjadi alter ego yang menuntun dirinya jadi Jenderal. Profesi kaku dan keras ini mendorong kesenian untuk semakin jauh dari benaknya.

Tapi sebagai (orang yang pernah jadi) Presiden, seni lukis dan seni rupa lain tetap saja hadir dan bergeletakan di hadapannya. Selama Pak Harto berkuasa, ada ratusan karya seni rupa yang diberikan kepadanya, dengan tentu diimbuhi berbagai pretensi. Semua itu datang dari Indonesia dan berbagai penjuru dunia. Sebagian adalah lukisan atau patung. Sebagian lain adalah craft atau art craft, dari piring seladon dinasti Sung, kapal layar logam tradisional Jepang, sampai arca kristal produksi Daum.

Di tubuh karya-karya itu tertoreh nama Richard Nixon, Roh Tae Woo, Pham Van Dong, Zenko Suzuki, Yasser Arafat, Fidel Castro, Francois Mitterrand, Fidel V Ramos, Corazon Aquino, Paul Keating, Agha Khan dan sebagainya. Tak ketinggalan Sudono Salim atau Om Liem, Probo Sutedjo, Faizal Abda’oe, bahkan anaknya sendiri Siti Hardiyanti Rukmana, dan berderet nama pengusaha besar yang dikenal di Indonesia.

Pak Harto bikin museum

Tentu hal memikat ketika di tengah kesibukan memimpin negara, dengan konsentrasi politik, ekonomi, tata militer, serta repotnya mengemban komitmen stabilisasi, Pak Harto sempat menggagas berdirinya tempat untuk menyimpan cinderamata seni rupa itu. Tempat tersebut bernama Purna Bhakti Pertiwi. Museum yang diresmikan pada 23 Agustus 1993 ini berdiri di atas tanah 20 hektar di depan Taman Mini Indonesia Indah, dalam bentuk bangungan berupa tumpeng.

Yang tak kalah menarik adalah gagasannya untuk mendirikan Graha Lukisan. Inilah museum yang khusus menampung karya-karya seni lukis koleksinya, koleksi anak-anak serta segenap menantunya. Gedung ini beringkat 7, menjulang tinggi 41 meter. Bentuknya bagai burung mengepak menghadap matahari yang tenggelam di Barat. Luas seluruh ruangannya 6.580 meterpersegi. Di sini, beratus-ratus lukisan koleksi Pak Harto dan keluarganya dipajang. Museum yang ditangani Titiek ini diresmikan 12 April 1997.

Maka lukisan seniman-seniman yang aktif pada masa Orde Baru, seperti Antonio Blanco, Widajat, Affandi, Bagong Kussudiardja, Omar Yahya, Koempoel, Srihadi Soedarsono, Abas Alibasyah, Wayan Asta, Hening Purnawati sampai Gunawan Hanjaya gampang tersaksikan. Begitu juga lukisan novelis NH Dini, yang merupakan hadiah dari Perdana Menteri Republik Khmer Lon Nol kepada Pak Harto. Tak ketinggalan lukisan besar Hendra Gunawan yang menceritakan rangkaian peristiwa Indonesia 1965-1966, sejak penggalian sumur maut Lubang Buaya sampai demo besar di Istana Presiden RI pertama.

Tak itu saja. Di sini juga terpajang 30-an drawing Pablo Picasso dalam bentuk litografi edisi amat terbatas. Karya Picasso itu merupakan cikalbakal dari adikarya Guernica yang dicipta Picasso tahun 1937. Pak Harto mendapatkan benda berharga ini dari Raja Spanyol, Juan Carlos. Dan mungkin lantaran kurang faham atas sejarah dan nilai artistiknya, drawing Picasso tersebut sempat terkulai lunglai berkurun tahun begitu saja di kopor Ibu Tien. Untung Titiek menemukan.

Dalam jajaran lukisan bermutu yang datang dari seluruh dunia dan Indonesia, terdapat juga berbagai lukisan kodian yang sering diperdagangkan di banyak art shop di tanah air, yang sampai sekarang berharga tak lebih dari Rp. 200 ribu saja. Entah siapa yang tega “menipu” Pak Harto dengan cinderamata yang murahan seperti itu. Namun atas karya jenis ini, Pak Harto tetap menyarankan untuk dipasang di Graha Lukisan, dengan alasan demi menghormati si pemberi. Sementera Pak Harto sendiri, sejak museum itu dibuka sampai ia tutup usia, terbilang amat jarang datang ke sana. (Yang ajaib, saya yang pernah menjadi korban dari kebijakan politik Orde Baru Pak Harto justru diangkat sebagai kurator museum ini, bersama Edith Ratna dan Titiek Soeharto. Dengan pikiran nonpolitik, saya melaksanakan tugas nonhonor ini dengan sebisanya.)

Sekali lagi, Pak Harto konon tidak dekat dengan seni rupa. Namun ia ternyata bisa meletakkan sosoknya sebagai penyimpan seni rupa yang baik bahkan sistematik. Sebagai seorang pemimpin ulung, ia memperlakukan karya-karya seni seperti elemen organisasi. Semua diatur dalam pranata kelembagaan, dengan mendudukkan sejumlah pakar dan berderet pengurus dalam struktur. Sikap ini terlihat ketika ia menangani lukisan-lukisan di Istana Kepresidenan. Jika Bung Karno mengangkat Pelukis Istana sebagai pengurus lukisan di Istana, Pak Harto lewat Sekretariat Negara – Rumah Tangga Kepresidenan, mendirikan lembaga Sanggar Lukisan Istana Presiden sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dalam sanggar itu ada ketua, sekretaris, kurator, pelaksana lapangan dan sebagainya.

Lewat lembaga itulah Pak Harto memelihara benda-benda seni (yang sekitar 70% dari jumlah itu adalah peninggalan Presiden Sukarno) di Istana Presiden di seluruh Indonesia. Upaya Pak Harto itu direspon simpatik oleh Presiden Megawati. Sehingga pada akhir 2004 Megawati lantas menyerahkan seluruh koleksi Presiden Sukarno yang ada di Istana Kepresidenan kepada negara.

Hati Pak Harto amat berjarak dengan seni rupa. Siapa yang tak percaya? Tapi bahwa Pak Harto dan segenap loyalisnya menatap seni rupa dengan mata dan pikirannya, pelukis Hardi sudah lama memahaminya. Pada tahun 1980 seniman ini membuat poster berteknik silkscreen yang menggambarkan potret dirinya berbusana ala Bung Karno, lengkap dengan tandajasanya. Di atas gambar itu ia menuliskan teks : Presiden RI 2001 – Suhardi. Tentu masih banyak yang ingat, begitu karya ini dipamerkan, Hardi langsung ditangkap serta dimasukkan sel beberapa hari.

Dalam interogasi di kantor polisi sejumlah “Pak Harto” berkata : “Saudara mengusik ketenangan yang berkuasa”. Hardi pun takut. Beberapa tahun kemudian pelukis vokal ini, yang tidak kunjung jadi presiden, menggambar Pak Harto nabuh bedug. ***

Agus Dermawan T.

Lahir di Rogojampi, Banyuwangi, 1952. Kuliah di STSRI “Asri”, 1971-1976. Menulis kritik seni dan esai di media masa sejak 1974, di antaranya di Kompas, Tempo, Koran Tempo, Media Indonesia,Visual Arts. Menulis puluhan buku seni rupa. Menulis puisi dan cerita pendek, beberapa di antaranya dimuat dalam berbagai buku antologi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: