Peran, Problematika, dan Tantangan Galeri Nasional Indonesia

Peran, Problematika, dan Tantangan

Galeri Nasional Indonesia*

 

 Oleh: Bayu Genia Krishbie**

  

Prolog

Di era keterbukaan informasi dan berkembangnya kepedulian masyarakat kritis dewasa ini, publik seni rupa —sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) dan penerima manfaat—memiliki peran penting sebagai pengawas kinerja/supervisor dan pemberi masukan/advisor Galeri Nasional Indonesia (selanjutnya penulis sebut Galeri Nasional—ed) yang merupakan salah satu institusi pemerintah dalam infrastruktur seni rupa nasional. Namun dengan berbagai keterbatasannya, informasi mengenai Galeri Nasional tidak seutuhnya diketahui publik seni rupa hingga akhirnya memunculkan beragam pertanyaan, spekulasi dan kesimpangsiuran yang berujung kekecewaan publik pada kinerja institusi ini. Di beberapa forum seminar, diskusi seni rupa atau peluncuran buku misalnya, kerap penulis temui keluhan ataupun kritik mengenai peran Galeri Nasional sebagai salah satu infrastruktur seni rupa yang dirasa kurang strategis dan optimal. Untuk itu, tanpa bermaksud defensif membela diri ataupun mewakili pernyataan/statement resmi institusi, dalam forum ini penulis bermaksud memaparkan opini dan pandangan pribadi penulis (semacam oto-kritik) mengenai informasi yang berkaitan dengan Galeri Nasional.

Sejarah Galeri Nasional[i]

Rencana untuk mewujudkan institusi Galeri Nasional di Indonesia antara lain pernah didengungkan oleh presiden Ir. Soekarno ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Informasi tersebut mendapat respon positif dari beberapa seniman Eropa, khususnya yang berada di Paris. Mereka secara spontan menyumbangkan karya-karyanya melalui mekanisme hibah kepada Bapak Ilen Surianegara (Atase Kebudayaan RI di Perancis pada waktu itu) dan pemerintah Perancis pada tahun 1959. Terkumpul sebanyak 150 karya koleksi, diantaranya terdapat karya Wassily Kandinsky, Victor Vassarelly, Hans Hartung, Pierre Soulages, Sonia Delauney, Zao Wou Ki, dan lain-lain.

Upaya pengumpulan koleksi juga dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait seperti Direktorat Kesenian, Museum Nasional, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan beberapa seniman secara sukarela menyumbangkan karya-karyanya untuk menjadi koleksi negara. Diantaranya Oesman Effendi yang menghibahkan sejumlah karya grafis dan sketsa, juga Basoeki Abdullah yang membuat karya khusus Merapi Yang Tak Pernah Padam untuk dihibahkan menjadi koleksi Museum Nasional. Beberapa karya dari seniman diperoleh melalui mekanisme ganti rugi, walaupun ketika itu tentu tidak dalam harga dan nilai yang sebenarnya. Saat itu telah terkumpul ratusan koleksi, termasuk koleksi penting karya Raden Saleh Badai, Affandi Ibuku, dan S. Sudjojono Cap Go Meh.

Selebihnya tersimpan sekitar 1754 koleksi karya seniman Indonesia dan mancanegara, diantaranya juga terdapat karya Hendra Gunawan, Barli Sasmitawinata, Trubus, H Widayat, Popo Iskandar, Srihadi Soedarsono, Sudjana Kerton, Sunaryo, Nyoman Gunarsa, Made Wianta, FX Harsono, Hardi, Dede Eri Supria, Ivan Sagito, Heri Dono, I Ketut Soki, dll. Selain itu terdapat karya-karya seniman dari Sudan, India, Peru, Kuba, Vietnam, Myanmar dan beberapa negara Non-Blok lainnya yang didapatkan melalui hibah pasca event Pameran Seni Rupa Negara-negara Non-Blok pada tahun 1995.

Pemerintah sendiri sejak tahun 60-90an sudah melakukan berbagai perencanaan dan persiapan untuk merealisasikan institusi Galeri Nasional dan Teater Nasional melalui konsep proyek Wisma Seni, yang berkembang sebagai gagasan Pusat Pengembangan Kebudayaan Nasional. Gagasan ini untuk sebagian diwujudkan dengan diresmikannya Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Februari 1987 sebagai sarana kegiatan seni rupa.

Akhirnya setelah diperjuangkan secara intensif sejak 1995, Galeri Nasional terealisasi pada tahun 1998 melalui Surat Persetujuan Menko Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Operasionalnya diresmikan pada tanggal 8 Mei 1999 oleh Mendikbud ketika itu, Yuwono Soedarsono. Sejalan dengan perubahan nomenklatur Departemen/Kementerian, maka Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional mengalami beberapa kali perubahan. Setelah sebelumnya berada di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, pada akhir tahun 2011 Galeri Nasional bernaung dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peran Galeri Nasional

                Galeri Nasional merupakan salah satu lembaga kebudayaan berupa museum khusus dan pusat aktivitas seni rupa yang bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi seni rupa sebagai sarana edukasi kultural dan rekreasi, serta sebagai media peningkatan kreativitas dan apresiasi seni. Lembaga ini juga memiliki peran sebagai fasilitator kerjasama antar lembaga kebudayaan di tingkat internasional, khususnya terkait dengan kegiatan seni rupa modern dan kontemporer.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat eselon III di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dan fungsi Galeri Nasional adalah melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan registrasi, perawatan dan pengamanan, layanan edukasi, pendokumentasian, publikasi, pameran dan kemitraan dalam bidang karya seni rupa, serta melaksanakan urusan ketatatusahaan. Pelaksanaan tugas dan fungsi ini dikelola oleh 2 (dua) seksi yaitu seksi Pameran & Edukasi dan Seksi Koleksi & Dokumentasi, 1 (satu) sub-bagian tata usaha, serta kelompok jabatan fungsional, yang bertanggungjawab langsung kepada kepala Galeri Nasional. Sebagai pendukung kinerja, dibentuk Dewan Kurator yang saat ini terdiri dari Rizki A. Zaelani (Bandung), Kuss Indarto dan Suwarno Wisetrotomo (Yogyakarta), Asikin Hasan dan Citra Smara Dewi/Dekan IKJ (Jakarta) serta Dewan Penasehat yang saat ini terdiri dari Prof. AD Pirous, Prof. Dr. Edi Sedyawati, Ir. Adhi Mursid, Abbas Alibasyah, dan Jim Supangkat.

Dalam implementasinya, bentuk kegiatan yang dikelola oleh Galeri Nasional berupa pameran temporer, pameran koleksi (pameran tetap dan pameran keliling ke daerah/mancanegara), seminar, diskusi, workshop, sosialisasi, fasilitasi kerjasama, lomba, sayembara, screening/pemutaran film/video art, pendampingan pengunjung/guiding, program magang, dll. Secara rutin Galeri Nasional menyenggarakan kegiatan yang bersifat unggulan/flagship event bertaraf nasional antara lain seperti Pameran Besar Seni Rupa “Manifesto”, Pameran Nusantara, Temu Perupa Nusantara, dan Pameran Monografi Maestro Seni Rupa. Untuk tahun 2013 Galeri Nasional berkesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan bertaraf internasional yaitu Asian Art Museum Directors’ Forum dan ASEAN+ Art Triennale, serta program Residensi Perupa Indonesia dan Mancanegara.

 Problematika Galeri Nasional

Sebagai sebuah lembaga negara yang baru berusia 14 tahun, tentu saja Galeri Nasional Indonesia belum dapat dikategorikan mapan/established atau ideal, jika dibandingkan dengan Balai Seni Lukis Negara (Galeri Nasional-nya Malaysia, berdiri sejak 1958), Singapore Art Museum (berdiri sejak 1996 namun telah memiliki 7700 lebih koleksi, diantaranya karya masterpiece seniman Indonesia, berafiliasi dengan Museum Louvre dan Museum Guggenheim) atau bahkan Galeri Nasional di London, Inggris yang telah berdiri sejak tahun 1824 (bahkan kita sendiri belum memulai seni lukis modern pada saat itu!). Dalam praktik pelaksanaan tugas dan fungsinya, Galeri Nasional dihadapkan pada berbagai kendala yang berkaitan dengan teknis ataupun keorganisasian. Beberapa kendala dan problematika yang dihadapi Galeri Nasional Indonesia tersebut penulis coba uraikan sebagai berikut:

Pertama, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkompetensi. Saat ini Galeri Nasional Indonesia memiliki personil sebanyak 36 orang PNS dan 5 orang honorer yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Namun, pegawai yang memiliki keahlian keilmuan setara sarjana (S1) masih sedikit jumlahnya, terutama di bidang seni rupa (terkait pengkajian karya seni rupa), kimia (terkait dengan kegiatan konservasi), ilmu komunikasi (terkait kehumasan), serta ilmu komputer/manajemen/akuntansi (terkait teknologi informasi, perencanaan, ketatausahaan). Hal ini disebabkan oleh ketatnya proses rekruitmen dan terbatasnya alokasi pegawai yang diberikan oleh biro kepegawaian kementerian sejak tahun 2000.

Kedua, sarana dan prasarana di lingkungan Galeri Nasional yang belum representatif. Secara umum, khususnya gedung pameran utama, gedung pameran koleksi tetap, ruang penyimpanan karya/storage, dan laboratorium konservasi belum memiliki sistem keamanan yang memadai. Saat ini upaya yang telah dilakukan sebatas pengadaan kamera CCTV, sementara alarm indikator asap/api dan pendeteksi metal belum tersedia. Selain itu, ruang pameran tetap dan ruang storage belum pada kondisi idealnya, akibatnya karya koleksi rentan mengalami kerusakan. Namun selama ini pembenahan selalu dilakukan oleh Galeri Nasional setiap tahunnya dengan memperbaiki kondisi ruang agar mendekati titik ideal.

Ketiga, posisi keorganisasian Galeri Nasional yang kurang kuat. Idealnya, dalam struktur organisasi kementerian, Galeri Nasional berada setingkat Eselon II (Direktur) setara Museum Nasional. Hal ini berkaitan dengan pemosisian/positioning Galeri Nasional sebagai lambang kebudayaan suatu negara yang sama vitalnya dengan Monumen Nasional, Perpustakan Nasional dan Museum Nasional. Dilain sisi, sebagai fasilitator kerjasama antar lembaga kebudayaan internasional dan (bahkan) kedutaan besar negara sahabat, kurang etis rasanya alur protokoler komunikasi/surat-menyurat dari lembaga tersebut kepada Galeri Nasional yang hanya dikepalai Eselon III (setara Kepala Bagian).

Keempat, kurangnya perhatian, keseriusan, dan konsistensi pada level elit pemerintah terhadap pengembangan kesenian, khususnya seni rupa, utamanya Galeri Nasional. Walaupun sektor Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi termasuk kedalam 11 prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu II (tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional – RPJMN 2009–2014[ii], namun alokasi anggaran setiap tahunnya paling sedikit dibandingkan dengan prioritas lainnya (sekitar 0, 19 % dari total anggaran; alokasi terbesar pada prioritas Penanggulangan Kemiskinan 32%, Pendidikan 23%, dan Infrastruktur 18%). Selain itu, Kegiatan Prioritas/Substansi Inti “Pengembangan Galeri Nasional” yang sempat muncul dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2007-2008 tidak berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Namun rencananya Kegiatan Prioritas “Pengembangan Galeri Nasional” akan kembali diusulkan dalam rancangan Rencana Kerja Kementerian 2013 (dan mungkin juga diusulkan di Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013).

Kelima, minimnya kegiatan pengkajian keilmuan karya seni rupa dan penyusunan buletin, jurnal atau majalah seni rupa yang terbit secara periodik dan berkelanjutan. Sejauh ini Galeri Nasional telah menerbitkan buku seni rupa sebagai perwujudan misi pengembangan wacana, sempat pula menerbitkan dua edisi majalah seni rupa namun tidak berlanjut sampai sekarang. Selain itu, kurang tertatanya arsip dan dokumentasi seni rupa milik Galeri Nasional, yang merupakan sumber data primer dalam pengkajian keilmuan seni rupa. Idealnya, dilakukan proses digitalisasi dan penyusunan database guna menghindari kehilangan atau kerusakan arsip, selain tentu saja agar mudah diakses oleh publik yang berkepentingan.

Tantangan Galeri Nasional

Diantara kompleksnya kendala dan problematika yang dialami, Galeri Nasional dituntut untuk mampu menjawab tantangan dan ekspektasi publik seni rupa yang begitu tinggi. Di ranah nasional, ia harus mampu menjaga kualitas dan menjadi barometer aktivitas seni rupa sekaligus menjadi motor pengembangan seni rupa di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur dan superstruktur seni rupa seperti halnya di Jakarta-Bandung-Yogyakarta-Bali. Di tingkat internasional, Galeri Nasional dituntut untuk terlibat secara aktif dalam forum seni rupa global, seperti khitah-nya peran Galeri Nasional yang seharusnya: melaksanakan publikasi, menjalin kerjasama dengan museum-museum senirupa di negara sahabat, berpartisipasi dan/atau memfasilitasi seniman Indonesia di berbagai event dan forum seni rupa internasional.

Pengembangan internal Galeri Nasional harus memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berkelanjutan. Utamanya terkait pembenahan sarana-prasarana, penambahan/akuisisi karya koleksi berkualitas yang didasarkan pada pertimbangan historis dan dokumentatif dimana karya yang sepatutnya dapat dinikmati dan dikaji oleh publik tidak berada di tangan kolektor privat (peran ini seharusnya dapat dibagi dengan hadirnya museum-museum seni rupa modern-kontemporer milik privat/swasta), peningkatan kualitas sumber daya manusia (khususnya terkait pengkajian keilmuan seni rupa/sejarah seni, tenaga ahli konservasi, dan administrasi ketatausahaan) dalam bentuk program pelatihan, short-course, atau beasiswa magister, serta peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi dan sistem informasi (website dan database koleksi) Galeri Nasional.

Terakhir, terkait dengan peningkatan kualitas program kerja Galeri Nasional, baik dari sisi perencanaan maupun eksekusi. Pasca kembali bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Galeri Nasional dituntut untuk melaksanakan program yang bernilai edukasi tinggi, khususnya di bidang pengkajian karya seni rupa yang saat ini jarang didalami akibat terbatasnya tenaga ahli bidang seni/art expert, belum adanya jurusan sejarah seni di perguruan tinggi/universitas di Indonesia, dan minimnya jurnal, buletin, atau majalah seni rupa yang dapat menampung hasil pengkajian atau pengembangan wacana seni rupa nasional. Sebagai ruang publik dan destinasi rekreasi budaya di pusat ibukota, Galeri Nasional juga harus memiliki program yang mampu menarik minat publik seni rupa, baik individu, komunitas, atau keluarga untuk berkunjung, berapresiasi, dan beraktivitas di lingkungan Galeri Nasional.

 Epilog

Perlu kita akui, pendirian Galeri Nasional di Indonesia terlambat, meski wacananya sudah didengungkan sejak era presiden Soekarno. Sejak awal pendiriannya, Galeri Nasional selalu dihadapkan dengan bermacam problematika dan tantangan yang begitu kompleks. Pada akhirnya, untuk menjawab berbagai tantangan ini, sudah saatnya lembaga ini bekerjasama, berdialog, dan berbagi peran dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder-nya (pemerintah dan swasta) untuk mewujudkan Galeri Nasional yang representatif: museum seni dengan fokus spesifik sejarah seni rupa modern dan kontemporer Indonesia (serta koleksi seniman internasional dari negara-negara sahabat), ruang ekspresi, apresiasi, dan aktivitas seni rupa yang berkualitas, dan benar-benar menjadi simbol peradaban kebudayaan masyarakat Indonesia di mata dunia.

[i] Mikke Susanto (Ed), “Wacana Khatulistiwa: Bunga Rampai Kuratorial Galeri Nasional Indonesia 1999-2011,  Galeri Nasional Indonesia, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni Film, Jakarta, 2011.

[ii] Buku I Rencana Kerja Pemerintah 2012 Matriks Prioritas Nasional

__________________________________________________________________________________

*Disampaikan pada Diskusi Kelas Entar Malem, Kafe Gerilya Bandung, Selasa 25 September 2012

**Penulis, alumnus Kriya Tekstil FSRD ITB, staf Seksi Koleksi dan Dokumentasi Galeri Nasional Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: